Beberapa waktu belakangan ini marak terjadi demonstrasi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu yang menolak pengangkatan Ahok dari Jabatannya sebagai Wakil Gubernur Jakarta menjadi Gubernur Jakarta karena posisi itu sudah ditinggalkan Gubernur Jakarta yang kini menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia.
Alasan penolakan mereka hanya dikarenakan karakter Ahok yang bicaranya ceplas ceplos. Dan yang lebih lucunya lagi para anggota dewan yang terprovokasi juga ikut-ikut memperkeruh suasana yang berakting seolah-olah punya kuasa tunggal di DPRD Provinsi DKI Jakarta.
Undang Undang sudah dengan jelas menyatakan apabila Gubernur berhalangan, maka posisinya akan digantikan secara langsung oleh Wakil Gubernur yang menjabat kala itu. Dan Undang Undang itu yang membuat adalah para anggota Dewan yang terhormat tersebut.
Tetapi kini hanya karena segelintir kelompok yang memaksakan kehendaknya seolah-olah mempunyai kuasa tunggal yang dapat menyetir DPR.
Menyangkut hal ini tentunya sulit bagi saya untuk bisa menjelaskan fenomen-sa ini karena sama sekali dengan teori demokrasi yang diajarkan oleh guru kepada siswa-siswanya.
"Pak Guru ! Saya mau bertanya !"
"Iya, silahkan Nak !"
"Berarti sebuah peraturan yang sudah disyahkan bisa dibatalkan oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan sebuah mayoritas ya ?"
Wah... pusing-pusing... Gimana cara menjelaskannya kalau para elite membuat contoh yang memutar balikkan keadaaan ??? Mumet tenan ...
Alasan penolakan mereka hanya dikarenakan karakter Ahok yang bicaranya ceplas ceplos. Dan yang lebih lucunya lagi para anggota dewan yang terprovokasi juga ikut-ikut memperkeruh suasana yang berakting seolah-olah punya kuasa tunggal di DPRD Provinsi DKI Jakarta.
Undang Undang sudah dengan jelas menyatakan apabila Gubernur berhalangan, maka posisinya akan digantikan secara langsung oleh Wakil Gubernur yang menjabat kala itu. Dan Undang Undang itu yang membuat adalah para anggota Dewan yang terhormat tersebut.
Tetapi kini hanya karena segelintir kelompok yang memaksakan kehendaknya seolah-olah mempunyai kuasa tunggal yang dapat menyetir DPR.
Menyangkut hal ini tentunya sulit bagi saya untuk bisa menjelaskan fenomen-sa ini karena sama sekali dengan teori demokrasi yang diajarkan oleh guru kepada siswa-siswanya.
"Pak Guru ! Saya mau bertanya !"
"Iya, silahkan Nak !"
"Berarti sebuah peraturan yang sudah disyahkan bisa dibatalkan oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan sebuah mayoritas ya ?"
Wah... pusing-pusing... Gimana cara menjelaskannya kalau para elite membuat contoh yang memutar balikkan keadaaan ??? Mumet tenan ...
